Venomena.id – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, mengeluarkan peringatan ulang yang ditujukan untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Dilansir dari laman media sosial @puspentni, Senin 1 April 2025, Jenderal Bintang Tiga ini menilai sepak terjang KKB Papua semakin hari semakin brutal dan biadab.
“Membuat situasi tanah Papua menjadi tidak kondusif dan sangat menghambat proses pembangunan untuk kemajuan Papua,” tegas Panglima Komando, Letjen Richard saat meninjau salah satu Pos Pamtas Mobile TNI, bertempat di Timika, Sabtu (30/3/2024).
Peringatan ulang ini dikeluarkan mengingat rekam jejak kejahatan dan kebiadaban KKB yang tidak berperikemanusiaan sudah tergambarkan dengan jelas, mulai pembantaian terhadap masyarakat Orang Asli Papua (OAP) maupun masyarakat pendatang yang tidak berdosa serta terhadap Aparat Keamanan (Apkam) yang bertugas membantu masyarakat.
“KKB tak henti – hentinya mengganggu dan menyerang Apkam yang sedang bertugas menjaga keamanan di Papua dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan untuk kemajuan Papua dan Papua Barat, sebagaimana yang diamanatkan sesuai Inpres No. 9 Tahun 2020,” jelas Richard.
Tiga poin peringatan ulang Pangkogabwilhan III terhadap KKB diantaranya, pertama, agar KKB segera melepaskan Pilot Philips Mark Marthens, karena penawanan pilot tersebut itu justru sangat menghambat transportasi masyarakat OAP termasuk suplai logistik khususnya ke distrik/daerah terisolir.
Kedua, hentikan pembantaian terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa dan memanfaatkan mama mama, anak-anak kecil sebagai pendukung operasi KKB tersebut. Selain itu, menurut Jenderal Bintang Tiga ini, KKB juga menjadikan sasaran para tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan semua pekerja yang turut membangun kesejahteraaan masyarakat di tempat terpencil, tertinggal dan terisolir.
Ketiga, hentikan penyerangan terhadap aparat yang bertugas menjaga keamanan di Papua dalam mengawal percepatan pembangunan di Papua demi terwujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
(rdk/rdk)
