Venomena.id – Koalisi Sentrum Keadilan (Konsen) dalam aksi unjuk rasa di Kantor Pemkot Bekasi dan Kejaksaan Negeri, Kamis 6 Juni 2024, menuding kinerja Direktur Utama RSUD Chasbullah Abdul Madjid bobrok.
Sejumlah kebobrokan yang diungkap masa aksi diantaranya terkait Management Building Tahun Anggaran 2023 sebesar 25 Milyar banyak terjadi permainan. Anggaran sebesar ini sejatinya untuk peruntukan dalam menjaga dan merawat fasilitas gedung RSUD.
“Management building 25 M itu sangat banyak akan tetapi peruntukannya tidak jelas, kenapa?, karena sesuai investigasi kami ada beberapa fasilitas yang tidak diperbaharui. Contohnya yaitu ac yang masih menggunakan ac lama dan bekas. Lalu hordeng pasien yang sangat kotor, dan ada beberapa toilet pasien yang tidak berfungsi, ini menjadi suatu peranan penting untuk pasien rumah sakit terkait menjaga kebersihan udara dan ruangan pasien. Ini menjadi sangat jelas untuk apa dana sebesar itu akan tetapi fasilitas kenyamanan dan keamanan Gedung E dan A itu tidak ada.” ujar Bagus selaku koordinator aksi.
Bagus kemudian menyinggung terkait kepemilIkan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Gedung E yang sampai hari ini di duga belum memiliki sertifikasi.
“Adapun beberapa hal yang menjadi kebobrokan Management RSUD Kota bekasi yaitu terkait pemilihan KSO
hemodialisa RSUD CAM Kota Bekasi ke PT Mendjangan. Dari hasil visitasi tersebut, diketahui bahwa PT Mendjangan saat ini memiliki persediaan mesin hemodialisa sebanyak 16 mesin yang siap digunakan. Jumlah ini cukup jauh dari jumlah yang dipersyaratkan oleh panitia
berdasarkan dokumen pemilihan yang diberikan, yaitu berjumlah 50 mesin,” jelas Bagus lagi.
Ia menambahkan lagi, kekurangan tersebut tentunya akan mempengaruhi transisi dari pelayanan hemodialisa yang ada, dimana saat ini tersedia mesin sebanyak 45 mesin yang digunakan untuk 2 shift tindakan setiap harinya. Akan tetapi pihak RSUD CAM Kota Bekasi tetap mengumumkan PT Mendjangan sebagai pemenang KSO hemodialisa RSUD CAM Kota Bekasi berdasarkan pengumuman No.14/KSOHD.RSUD/III/2024. Artinya ini menjadi suatu kejanggalan dalam proses pemilihan pemenang KSO.
Sejumlah tuntutan masa aksi diantaranya mendesak Pj Wali Kota Bekasi memanggil dan mengevaluasi Direktur RSUD terkait anggaran management building sebesar 25 Milyar. Kemudian dugaan ketidaklayakan Gedung E RSUD yang belum memiliki SLF.
Masa juga menuntut transparansi pengadaan mesin cuci darah sebesar 16 Milyar. Serta mendesak Pj agar mengevaluasi Dirut dan jajaran RSUD dalam tata kelola BLUD.
Usai geruduk kantor Pemkot Bekasi, masa berpindah di Kantor Kejaksaan Negeri untuk menyampaikan tuntutan diantaranya mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengusut anggaran management building sebesar 25 Milyar dan Audit keuangan RSUD.
(rdk/rdk)
