Venomena.id – Memasuki dunia yang semakin terkoneksi dengan teknologi, digitalisasi layanan publik akan menjadi ujung tombak dalam merealisasikan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% per tahun.
Ekonom senior sekaligus anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendorong digitalisasi layanan publik sebagai upaya meningkatkan efisiensi ekonomi.
“Iya, digitalisasi memang akan digenjot,” ujar Drajad saat dihubungi melalui pesan singkat.
Rektor Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), Laode Masihu Kamaluddin, yang juga merupakan bagian dari Tim Ekonomi Presiden Terpilih, menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan studi menyeluruh dan mendengar masukan dari berbagai pihak dan berkesimpulan bahwa harus ada terobosan baru untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8% per tahun.
“Kesimpulannya, tidak ada yang baru ekonomi ini, tidak mungkin (tumbuh) 8%, harus ada cara baru. Mau diputarbalik tidak pernah akan terjadi karna mindset-nya analog. Kalau ada tambahan-tambahan (harus lewat) digitalisasi layanan publik,” jelas Laode dalam forum Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN) hari Jumat, 11 Oktober 2024 lalu.
Dalam proses digitalisasi layanan publik, Laode menuturkan bahwa data akan memegang peranan penting dalam eksekusi di lapangan. Ia melanjutkan, “Digital di era pemerintahan yg akan datang adalah real digital, evidence based, harus main data. Problem bangsa ini datanya tidak jelas. itu dulu yang kita selesaikan,” tuturnya.
“Kekuatan data yang terbuka dan reliable itu meningkatkan kualitas, atas dasar inilah kebijakan-kebijakan dilakukan,” tutupnya.
Pendapat Laode mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengatakan bahwa pemerintah sudah meluncurkan Government Technology (GovTech) yang menyatukan sekitar 27 ribu aplikasi pemerintah menjadi satu portal terpusat.
“Artinya sekarang setiap orang bangsa indonesia hanya punya satu nomor ID di digital ini. Semua nanti subsidi tidak ada lagi yang melalui kementerian. Subsidi misalnya pupuk 3 miliar dollar ya sudah by name by address kirim, terus dia beli pupuknya melalui e-catalog, kita monitor,” terangnya juga dalam forum Kompas 100 CEO Forum.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo meluncurkan teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital dalam acara pada bulan Mei 2024.
Sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, Jokowi menegaskan bahwa kehadiran GovTech INA Digital akan berperan penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik.
Presiden menjelaskan bahwa GovTech tersebut akan mengakselerasi integrasi sistem layanan digital di sejumlah layanan prioritas.
