Venomena.id – Polemik dugaan perundungan (bullying) di SD Unity School, Bekasi, belum juga benar-benar usai. Meski hasil penelusuran menyatakan tidak ditemukan adanya tindakan perundungan, para pihak yang sebelumnya paling vokal justru memilih diam. Sikap bungkam itu kini menjadi sorotan publik, termasuk ketika Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe enggan memberikan tanggapan terkait kader Partai Gerindra, Misbahudin.
Momen tersebut terjadi seusai kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren (PNBK) Jilid III di Plaza Patriot Candrabhaga, Minggu (30/8). Saat dicegat wartawan dan dimintai tanggapan mengenai polemik yang menyeret nama Misbahudin, Abdul Harris hanya melambaikan tangan sambil tersenyum.
“Nggak, nggak…,” ucapnya sambil melambaikan tangan dah dah, sebelum berlalu tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Sikap itu menambah daftar pejabat dan anggota DPRD yang memilih tidak memberikan penjelasan kepada publik mengenai kasus yang sempat mengundang perhatian luas tersebut.
Kasus bermula dari dugaan perundungan terhadap seorang siswa kelas IV SD Unity School yang merupakan anak Anggota DPRD Kota Bekasi, Misbahudin. Dugaan itu kemudian diangkat dalam rapat Komisi IV DPRD Kota Bekasi hingga melahirkan sejumlah rekomendasi, salah satunya mendorong evaluasi terhadap izin operasional sekolah.
Namun, setelah dilakukan penelusuran, hasil investigasi yang melibatkan analisis rekaman CCTV dan asesmen Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan bullying. Rekaman CCTV juga tidak memperlihatkan adanya kontak fisik yang menyebabkan botol minum milik siswa jatuh. Botol tersebut disebut terlepas dengan sendirinya dari genggaman, sementara anak-anak yang terlibat kembali bermain bersama tanpa konflik lanjutan.
Temuan itu memperkuat penjelasan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang sejak awal menyatakan tidak menemukan bukti adanya perundungan sebagaimana tuduhan yang berkembang.
Meski demikian, hingga lebih dari sebulan sejak polemik mencuat, belum ada pernyataan terbuka dari anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi yang sebelumnya mendorong rekomendasi evaluasi terhadap sekolah. Ketiadaan penjelasan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar rekomendasi yang sempat disampaikan dan sejauh mana pertanggungjawaban politik atas kegaduhan yang telah terjadi.
Nama Misbahudin sendiri kembali menjadi perhatian karena ini bukan kali pertama pernyataannya menuai kontroversi. Pada November 2025, ia sempat membela Direktur Utama Perumda Tirta Patriot Ali Imam Faryadi yang tertangkap kamera tertidur saat rapat pansus DPRD. Saat itu Misbah menyebut narasi bahwa direktur tertidur ketika rapat berlangsung sebagai informasi yang keliru. Namun, pernyataan tersebut kemudian dibantah langsung oleh Ali Imam Faryadi yang mengakui dirinya memang tertidur karena kelelahan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Di tengah rangkaian polemik tersebut, sikap diam Abdul Harris Bobihoe juga menjadi perhatian. Selain menjabat Wakil Wali Kota Bekasi, ia merupakan Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat, sementara Misbahudin menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi dan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Misbahudin, Komisi IV DPRD Kota Bekasi, maupun Wakil Wali Kota Bekasi mengenai hasil penelusuran yang menyatakan tidak adanya tindakan perundungan serta rekomendasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Kondisi tersebut membuat pertanyaan yang tersisa bukan lagi semata mengenai ada atau tidaknya bullying, melainkan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kegaduhan yang telah telanjur terjadi.
