Venomena.id – Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan tambahan anggaran pemberdayaan masyarakat di tingkat RW. Salah satu yang diarahkan untuk diperkuat adalah pengelolaan sampah melalui bank sampah dan fasilitas pengolahan sampah organik.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan anggaran yang saat ini diberikan kepada RW akan ditambah menjadi Rp150 juta per RW mulai 2028.
Tambahan Rp50 juta tersebut, kata Tri, akan diarahkan untuk sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengelolaan sampah.
“Kita akan wujudkan di tahun 2028. Ada earmark-nya. Yang Rp50 juta itu salah satunya akan dialokasikan untuk membuat teba-teba seperti ini,” kata Tri saat menghadiri kegiatan Gerakan Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan, Bekasi Utara, Sabtu (14/11).
Dengan skema tersebut, Tri berharap fasilitas pengolahan sampah dapat dibangun secara lebih merata di lingkungan warga.
Ia mengatakan desain dan standar teknis fasilitas akan disiapkan sehingga RW dapat mengerjakannya sesuai kebutuhan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.
“Kalau diberikan desain teknis, mereka kerjakan dan laporkan. Harganya sudah distandarkan. Tinggal mencari lokasi-lokasi yang ada,” ujarnya.
Tri menargetkan fasilitas tersebut nantinya tidak hanya berada di beberapa RW, tetapi dapat menyebar hingga tingkat RT.
“Kita harapkan bisa menyeluruh di setiap RT, di setiap RW,” katanya.
Pernyataan Tri itu sejalan dengan dorongan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto agar pengelolaan sampah tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih.
Hasto menyebut pemilahan sampah dari rumah tangga harus diikuti dengan pengelolaan melalui bank sampah. Menurut dia, lebih dari 40 persen sampah merupakan sampah organik yang sebenarnya dapat dipisahkan sejak dari sumbernya.
“Dengan memilah-milah sampah dari rumah tangga, karena 40 persen lebih sampah itu adalah sampah organik, kalau dipisahkan dari rumah tangga dan kemudian anorganiknya juga dipisah, ada proses ulang dengan melibatkan bank sampah,” kata Hasto.
Ia mengapresiasi rencana Pemerintah Kota Bekasi yang memberikan insentif bagi setiap RW untuk memperkuat pengelolaan sampah.
“Apalagi di Kota Bekasi, kepemimpinan Wali Kota Bekasi Pak Tri akan memberikan insentif bagi setiap RW. Ini akan merawat bumi kita dan menjaga lingkungan kita bersih, sungai-sungai kita bersih,” ujarnya.
Hasto menilai bank sampah dapat menjadi penghubung antara kebiasaan memilah sampah dengan nilai ekonomi yang dihasilkan dari sampah yang masih memiliki nilai jual.
Di sisi lain, Tri menginginkan tambahan anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan administratif atau rutin. Sebagian harus diarahkan untuk fasilitas yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan tempat pengolahan sampah sederhana atau teba sebagai salah satu penggunaan anggaran tambahan tersebut.
“Yang Rp50 juta itu bisa digunakan untuk membuat teba-teba seperti ini. Nanti semua RW harus punya teba, harus punya biopori dalam rangka menyimpan sampah anorganik,” katanya.
Rencana kenaikan anggaran tersebut sekaligus menempatkan RW sebagai salah satu ujung tombak pengurangan sampah. Pemerintah kota tidak lagi hanya mengandalkan pengangkutan sampah dari permukiman menuju tempat pembuangan akhir, tetapi mendorong pengolahan sejak tingkat lingkungan.
Tri mengatakan pengurangan sampah dari sumbernya penting karena kondisi TPA Bantargebang semakin berat secara ekologis.
Karena itu, penguatan bank sampah dan fasilitas pengolahan di lingkungan warga dinilai menjadi bagian dari upaya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.
