(Jakarta) – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Grace Natalie memberikan penjelasan terbuka mengenai statusnya dalam kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di tengah posisinya sebagai Komisaris Independen Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut konsistensi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), independensi jabatan, dan potensi konflik kepentingan.
Sorotan KAMAKSI menguat setelah pada 9 November 2026, PSI menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka dari jabatan maupun aktivitas kepartaian mereka. Keputusan tersebut disertai penegasan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.
Menurut Joko, momentum tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi Grace Natalie untuk memberikan kejelasan mengenai status organisasi dan komitmennya terhadap profesionalisme dalam menjalankan jabatan di perusahaan negara.
“Jangan sampai publik melihat adanya standar ganda. Ketika kader lain memilih mundur dari kepengurusan partai demi fokus menjalankan tugas kenegaraan, sementara status Grace Natalie sebagai pengurus PSI dan Komisaris Independen MIND ID masih menjadi pertanyaan, persoalan ini harus dijawab secara terbuka,” kritik Joko.
Ia menegaskan, tuntutan tersebut bukan didasarkan pada persoalan suka atau tidak suka terhadap individu tertentu, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap aturan, integritas jabatan, dan kepercayaan publik.
“Ini bukan semata-mata persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini menyangkut kepatuhan terhadap aturan, integritas jabatan, dan kepercayaan publik. Jabatan komisaris BUMN bukan tempat untuk mempertahankan kepentingan politik. Jika memang masih aktif sebagai pengurus PSI, Grace Natalie sebaiknya secara legawa melepaskan kursi Komisaris MIND ID. Jangan mempertahankan dua kepentingan yang berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola,” tegasnya.
Pernyataan Nonaktif Perlu Diperjelas
KAMAKSI mengingatkan bahwa pada Juni 2024, Grace Natalie pernah menyatakan dirinya sudah tidak aktif dan tidak lagi berada dalam struktur PSI setelah mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden.
Namun, munculnya kembali nama Grace Natalie dalam pemberitaan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI periode 2025–2030 memunculkan pertanyaan mengenai status kepengurusannya saat ini.
Joko meminta agar kejelasan tersebut disampaikan secara terbuka, termasuk melalui dokumen administratif yang menunjukkan apakah Grace telah mengundurkan diri, diberhentikan, atau hanya berstatus nonaktif.
“Kalau memang sudah tidak menjadi pengurus PSI, tunjukkan kejelasan administrasinya. Sebaliknya, jika masih tercatat dan menjalankan fungsi kepengurusan, jangan berlindung di balik istilah nonaktif. Transparansi harus dibuktikan dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan,” lanjut Joko.
MIND ID Mengelola Aset Strategis Negara
KAMAKSI menilai persoalan ini penting karena MIND ID memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara nasional. Holding tersebut menaungi sejumlah perusahaan, antara lain PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Freeport Indonesia.
Berdasarkan publikasi resmi MIND ID, sepanjang 2025 perusahaan membukukan total aset sebesar Rp307,66 triliun, pendapatan Rp159,46 triliun, dan laba tahun berjalan Rp29,89 triliun.
Joko menilai besarnya skala bisnis dan aset yang dikelola menuntut fungsi pengawasan yang profesional, independen, transparan, serta bebas dari konflik kepentingan.
“Jangan anggap jabatan komisaris BUMN sebagai jabatan politik atau sekadar posisi formal. Di sana ada aset negara, kepentingan rakyat, dan tanggung jawab besar terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Komisaris harus bekerja dengan independensi penuh, bukan tersandera kepentingan politik praktis,” ujarnya.
Ia juga merujuk Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 yang mengatur larangan bagi anggota komisaris BUMN untuk menjadi pengurus partai politik. Karena itu, menurut KAMAKSI, status kepengurusan Grace Natalie perlu diklarifikasi berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.
KAMAKSI Desak PSI dan MIND ID Berikan Klarifikasi
KAMAKSI mendesak manajemen MIND ID memberikan penjelasan resmi mengenai status Grace Natalie, termasuk memastikan kesesuaian jabatan komisaris independen dengan ketentuan yang berlaku.
KAMAKSI juga meminta kejelasan mengenai status kepengurusan PSI, dasar administratif penonaktifan atau pengunduran diri, serta mekanisme pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan.
“Jangan sampai publik dipertontonkan inkonsistensi dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan dan perusahaan negara. Kalau memang memilih jalan politik, silakan berpolitik secara terbuka. Tetapi jika ingin mengemban amanah mengawasi perusahaan negara, profesionalisme dan independensi harus menjadi prioritas,” tegas Joko.
Ia menambahkan, masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan perusahaan negara agar seluruh pejabat dan pengelolanya tunduk pada aturan serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.
“Bagi KAMAKSI, jabatan publik bukan fasilitas untuk mempertahankan pengaruh, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aturan hanya tegas kepada sebagian orang, tetapi longgar kepada yang lain. Jika masih memilih mengurus partai, Grace Natalie sebaiknya mundur dari kursi Komisaris MIND ID. Ini soal konsistensi, integritas, dan penghormatan terhadap kepentingan negara di atas kepentingan politik!” pungkas Joko Priyoski. (Den)
