(Jakarta) – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak jajaran Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bernard Yohanes melakukan pembenahan tata kelola, optimalisasi aset, dan transparansi kerja sama pengelolaan properti milik daerah.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai pengelolaan aset strategis harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, persoalan pemanfaatan Rusun Menara Kanaya dan kerja sama pengelolaan Cibubur Junction perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Berdasarkan data laporan keuangan Sarana Jaya tahun buku 2025 yang disebut bersumber dari Pemprov DKI Jakarta, perusahaan memiliki total aset sekitar Rp5,97 triliun, pendapatan usaha Rp308,27 miliar, dan laba tahun berjalan Rp21,73 miliar.
Menurut Joko, besarnya aset tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan yang produktif dan akuntabel. Evaluasi kinerja direksi tidak cukup hanya mengacu pada laporan keuangan, tetapi juga perlu mencakup kondisi aset, tingkat pemanfaatan, biaya pemeliharaan, dan potensi pendapatan.
KAMAKSI juga meminta penjelasan mengenai kondisi terkini dan tingkat keterisian Menara Kanaya di kawasan Nuansa Cilangkap, serta transparansi kerja sama operasi Cibubur Junction, termasuk pembagian pendapatan, kewajiban para pihak, dan manfaat ekonomi yang diterima perusahaan.
“Direksi Sarana Jaya harus berani membuka persoalan yang ada, menjelaskan kinerja pengelolaan aset secara terukur, dan menunjukkan langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Aset daerah bernilai triliunan rupiah tidak boleh kehilangan potensi manfaat bagi masyarakat,” tegas Joko.
Ia meminta direksi menyampaikan evaluasi terbuka, target penyelesaian persoalan, serta indikator keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat hanya menerima janji pembenahan tanpa hasil yang bisa diukur. Jika tidak mampu menunjukkan perbaikan nyata dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, mundur adalah pilihan yang patut dipertimbangkan,” ujarnya.
KAMAKSI turut mendorong Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI memperkuat pengawasan terhadap Sarana Jaya serta menindaklanjuti setiap persoalan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Bagi KAMAKSI, keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari besarnya aset, tetapi juga dari kemampuan mengelolanya secara transparan, produktif, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Den)
