Antrean panjang di sejumlah SPBU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghambat aktivitas masyarakat dan berpotensi menekan produktivitas ekonomi warga.
Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak pemerintah dan Pertamina segera mengevaluasi kebutuhan BBM serta menambah kuota apabila hasil evaluasi menunjukkan alokasi yang tersedia belum mencukupi.
Ketua Umum DPP Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski, menegaskan bahwa persoalan antrean BBM harus ditangani secara serius, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pemerintah dan Pertamina harus segera mencari solusi konkret. Evaluasi kuota perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, disertai pembenahan distribusi dan pengawasan agar BBM tersedia secara merata. Jangan sampai antrean berkepanjangan menghambat aktivitas ekonomi warga,” tegas Joko Priyoski pada keterangan persnya, Kamis (29/10).
Sebelumnya, Anggota DPR RI, Rudianto Tjen, juga menyoroti persoalan ketersediaan BBM yang dikeluhkan masyarakat Bangka Belitung (Babel).
Ia berharap persoalan tersebut terus disuarakan kepada pemerintah pusat dan kementerian terkait agar segera memperoleh penanganan. Aspirasi penambahan kuota BBM perlu diperjuangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi distribusi di lapangan.
Sementara itu, Ketua DPD KAMAKSI Bangka Belitung, Ahmad Ridwan, mendesak pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga, dan BPH Migas memperkuat koordinasi untuk memastikan pasokan dan distribusi BBM berjalan lancar.
“Antrean panjang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kami mendesak adanya evaluasi kuota, optimalisasi pasokan, penambahan jam operasional atau kapasitas pelayanan SPBU bila diperlukan, serta penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi. Masyarakat harus mendapatkan akses BBM yang wajar, tertib, dan tepat sasaran,” ucap Ridwan.
Ridwan menilai penyelesaian persoalan BBM membutuhkan langkah terpadu, mulai dari evaluasi kuota berdasarkan data konsumsi aktual, kepastian jadwal distribusi, transparansi informasi pasokan, hingga pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
KAMAKSI berharap sinergi pemerintah, Pertamina, wakil rakyat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat segera menghasilkan solusi nyata sehingga antrean berkurang, aktivitas ekonomi kembali lancar, dan kepentingan masyarakat Bangka Belitung terlindungi. (Den)
