Venomena.id – Pemerintah mulai menertibkan hak atas tanah milik korporasi yang terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan telah mengkaji status Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan, dengan sanksi mulai dari pencabutan seluruh hak hingga larangan memperpanjang HGU.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri terhadap perusahaan berbasis HGU yang terindikasi terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” kata Nusron dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dari penelusuran terhadap kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, sebagian perusahaan tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Pemerintah juga menemukan adanya pemegang saham dari dalam negeri.
Namun, Nusron belum mengungkap identitas investor maupun pemegang saham tersebut.
Dari 11 korporasi yang dievaluasi, penanganannya tidak serta-merta sama. Pemerintah membaginya ke dalam lima kelompok berdasarkan kondisi lahan, sarana dan prasarana, riwayat kebakaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemberian HGU.
Pencabutan seluruh HGU menjadi tindakan paling tegas. Kebijakan itu diarahkan terhadap PT MIB dengan HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA dengan HGU 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM yang menguasai HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Keputusan tersebut antara lain didasarkan pada kondisi lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Ada pula HGU yang tidak lagi diberi kesempatan untuk diperpanjang atau diperbarui.
Ketentuan ini berlaku terhadap eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. HGU tersebut telah berakhir sejak 2020 dan pemerintah menyatakan tidak akan memberikan perpanjangan.
Selain persoalan sarana dan prasarana, keputusan itu juga mempertimbangkan kejadian kebakaran yang berulang.
Sementara itu, tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit juga tidak akan diberikan HGU. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.
Tidak semua korporasi dikenai pencabutan secara menyeluruh. PT SAE di Kabupaten Landak, misalnya, hanya dikenai rencana pencabutan sebagian HGU dari total luas 1.510,2639 hektare.
Pertimbangannya, lahan yang terbakar tidak mencapai 50 persen, tetapi ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Adapun tiga perusahaan lainnya masih berada dalam tahap pendalaman. Ketiganya yakni PT STP dengan HGU seluas 129,55 hektare dan 286,99 hektare; PT API dengan HGU 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan HGU 4.928,7 hektare dan 521,87 hektare.
Untuk kelompok ini, pemerintah belum menentukan apakah HGU akan dicabut sebagian atau seluruhnya. ATR/BPN masih mengumpulkan dan memvalidasi data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Nusron menegaskan, penertiban HGU tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap keputusan administratif harus memiliki dasar hukum dan ditopang hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prosesnya mencakup pengkajian awal, gelar kasus, penelitian dan kajian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir sebelum rekomendasi penyelesaian disiapkan.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ujar Nusron.
Dengan demikian, pencabutan HGU terhadap perusahaan-perusahaan tersebut belum seluruhnya berada pada tahap keputusan final. Sebagian masih menunggu penyusunan keputusan resmi, sementara beberapa lainnya harus melalui pendalaman sebelum pemerintah menentukan bentuk penertibannya.
Kementerian ATR/BPN menyebut langkah tersebut mengacu pada ketentuan administrasi pemerintahan dan regulasi pertanahan, termasuk aturan mengenai penanganan hak atas tanah pada lahan yang terbakar.
