Venomena.id – Aroma panas politik mulai tercium pasca pilkada dan pelantikan walikota terpilih. Di tengah suhu yang mulai memanas, kasus yang menyeret Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi mencuri perhatian. Bukan hanya karena substansi hukumnya, tapi karena arah tudingan yang mulai mengarah ke sosok Wali Kota Terpilih, Tri Adhianto.
Sejumlah pihak menilai, ada upaya politisasi hukum dalam kasus ini. Tri Adhianto, yang baru saja melewati masa transisi politik pasca Wali Kota Rahmat Effendi yang tertangkap tangan KPK dan kemudian terpilih secara definitif, kini seolah jadi sasaran. Nama baik dan kepemimpinannya mulai digoyang lewat celah hukum yang terkesan dipaksakan.
“Publik harus jeli. Ini bukan sekadar kasus di Dispora. Kalau dilihat dari rangkaiannya, ini bisa jadi bagian dari strategi menjatuhkan Tri Adhianto secara politik,” ujar Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Akmal Fahmi, Minggu (18/5).
Isu ini mencuat setelah adanya penyelidikan terhadap program di lingkungan Dispora yang diduga bermasalah dalam hal administratif dan anggaran. Meski belum ada bukti kuat yang mengaitkan langsung Tri Adhianto, narasi yang berkembang di media dan percakapan publik sudah mengarah padanya.
“Kalau betul ada pelanggaran, biarkan hukum berjalan. Tapi yang kami khawatirkan adalah proses ini hanya jadi alat untuk menyerang Tri, bukan untuk menegakkan keadilan,” kata Lia, tokoh pemuda Bekasi yang menilai kasus ini sarat nuansa politik.
Di sisi lain, Tri Adhianto sendiri belum banyak bicara soal ini. Ia memilih tetap fokus menjalankan tugasnya dan mendorong perbaikan sistem di lingkungan Pemkot Bekasi.
Namun publik bisa merasakan, langkah-langkah hukum yang menyasar orang-orang di sekitarnya bukan tak berdampak. Di tahun politik seperti ini, manuver hukum kerap jadi senjata ampuh untuk menggoyang posisi.
Kini, mata warga Bekasi tertuju pada dua hal, apakah kasus Dispora akan dibuktikan secara objektif, dan apakah Tri Adhianto mampu bertahan dari gelombang yang mengombang-ambingkan antara hukum dan politik.
