Venomena.id – Puluhan warga memadati area kantor desa Muktiwari, Kabupaten Bekasi menunggu sekaligus mengawal hasil keputusan musyawarah tertutup pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sabtu 25 April 2026.
Para warga menilai hasil musyawarah sangat krusial bagi jalannya demokrasi di tingkat desa. Mengingat sebelumnya sempat ada protes warga terhadap daftar pemilih tetap (DPT) yang dinilai belum transparan.
Syarifudin Hidayat, yang akrab disapa Ega dan menjadi salah satu perwakilan warga dalam musyawarah, mengungkapkan bahwa forum akhirnya mencapai kesepakatan penting.
Salah satunya adalah perlunya revisi terhadap data DPT yang sebelumnya telah diumumkan panitia.
“Disepakati bahwa data DPT harus direvisi. Mekanisme pemilihan juga diubah, di mana setiap RT diwajibkan bermusyawarah dengan warganya untuk menentukan perwakilan pemilih,” ujar Egay.
Ia menjelaskan, proses tersebut harus dilengkapi dengan dokumen resmi seperti notulen kesepakatan, daftar hadir, surat pernyataan, hingga berita acara yang mencantumkan identitas pemilih, termasuk KTP.
Hasil musyawarah di tingkat RT kemudian akan disepakati bersama RW sebagai dasar penetapan perwakilan yang sah.
Menurut Egay, langkah ini diambil untuk memastikan proses pemilihan berjalan lebih transparan dan melibatkan partisipasi langsung warga, berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang dinilai tidak melalui musyawarah di tingkat akar rumput.
Sementara itu, Kepala Desa Muktiwari, Bahrudin, mengakui adanya kekurangan dalam proses sebelumnya yang memicu protes warga.
Ia menyebut, keputusan untuk mengambil alih jalannya musyawarah merupakan upaya meredam konflik sekaligus mencari solusi bersama.
“Memang ada komplain terkait data calon dan DPT yang dianggap tidak transparan. Karena itu, saya mengambil inisiatif untuk memfasilitasi musyawarah antara panitia dan warga,” jelas Bahrudin.
Ia menambahkan, melalui dialog terbuka tersebut, berbagai persoalan yang sebelumnya memicu ketegangan akhirnya dapat diurai.
“Alhamdulillah, tadi kita sudah menemukan titik temu. Musyawarah berjalan aman dan kondusif, serta menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima bersama,” imbuhnya.
Meski demikian, perhatian warga belum surut. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses revisi dan pelaksanaan pemilihan BPD ke depan, agar benar-benar berjalan sesuai prinsip transparansi dan keadilan.
Musyawarah ini menjadi titik balik penting bagi Desa Muktiwari, sekaligus ujian nyata bagi komitmen pemerintah desa dalam menjaga kepercayaan publik di tengah sorotan warganya sendiri.
