Venomena – Poros Muda Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengevaluasi dan mencopot Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo. Desakan itu disampaikan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola bank serta dugaan kredit bermasalah.
Ketua Poros Muda NU DKI Jalarta, Ridho Alwi, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham pengendali perlu segera mengambil langkah evaluasi terhadap jajaran direksi guna menjaga kepercayaan publik terhadap BUMD tersebut.
“Sebagai pemegang saham pengendali, Gubernur DKI Jakarta harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi Bank Jakarta demi menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Ridho Alwi dalam keterangannya.
Selain meminta pergantian direksi, Poros Muda NU DKI Jakarta juga mendesak dilakukannya audit investigatif terhadap pengelolaan Bank Jakarta, khususnya terkait proses penyaluran kredit yang menjadi sorotan.
Poros Muda NU DKI Jakarta mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum.
Desakan tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan BPK Tahun 2024 dan 2025 hingga Triwulan III. Dalam laporan itu, BPK mencatat sejumlah kelemahan, antara lain analisis dan persetujuan kredit yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian, pengelolaan kredit UKM, pengadaan jasa outsourcing, pembebanan biaya tenaga kerja, pengendalian keamanan sistem informasi, pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga pengadaan sewa ruang kantor cabang pembantu (KCP) dan efektivitas promosi serta pemasaran.
Menurut Ridho Alwi, berbagai temuan tersebut menunjukkan perlunya reformasi tata kelola secara menyeluruh di Bank Jakarta agar pengelolaan perusahaan lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
Sebagai tindak lanjut, Poros Muda NU DKI Jakarta, menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta dan Kantor Pusat Bank Jakarta. Untuk mendesak Gubernur Pramono Anung menindaklanjuti rekomendasi BPK serta mengevaluasi direksi dan komisaris Bank Jakarta. (din)
