Venomena.id – Penetapan tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi babak baru dari rentetan kontroversi yang selama ini membayangi program unggulan pemerintah tersebut. Bagi sebagian kalangan, langkah Kejaksaan Agung itu bahkan dianggap sebagai pembenaran atas berbagai kecurigaan publik yang sejak awal mempertanyakan tata kelola anggaran jumbo program MBG.
Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) resmi menetapkan mantan Kepala BGN berinisial DH, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional SS, dan mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan LP sebagai tersangka pada Rabu (3/6/2026).
Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaiman, menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat keterlibatan ketiganya dalam dugaan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang pada periode 2025–2026 memiliki nilai anggaran mencapai Rp353 triliun.
Menurut penyidik, modus yang digunakan tidak hanya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga melibatkan penunjukan yayasan tertentu yang diduga memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai BGN.
Yayasan-yayasan tersebut disebut tetap lolos menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui proses verifikasi yang telah diatur dalam portal mitra BGN. Penyidik menduga terdapat campur tangan langsung dari para tersangka sehingga yayasan yang tidak memenuhi syarat tetap memperoleh akses dan keuntungan dari program tersebut.
Dalam perkembangannya, yayasan afiliasi itu diduga menerima insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari. Sebagian yayasan bahkan disebut memiliki hubungan langsung dengan para tersangka.
Tak berhenti di situ, penyidik juga menemukan dugaan intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebut tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, melainkan diarahkan pada pengadaan sejumlah barang dengan nilai yang diduga telah mengalami mark up.
Beberapa pengadaan yang kini menjadi sorotan antara lain 21.801 unit motor listrik, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Pengadaan tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sekaligus tidak memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan program MBG.
Penetapan tersangka ini langsung memicu reaksi luas di masyarakat. Selama hampir satu setengah tahun terakhir, Program Makan Bergizi Gratis memang kerap menjadi bahan perdebatan publik. Selain besarnya anggaran yang digelontorkan negara, berbagai persoalan di lapangan mulai dari mekanisme distribusi, penunjukan mitra, hingga transparansi penggunaan dana berulang kali menjadi sorotan.
Banyak pihak menilai pengungkapan kasus ini baru menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan penyimpangan yang lebih besar. Apalagi program dengan anggaran ratusan triliun rupiah tersebut melibatkan ribuan mitra, yayasan, vendor pengadaan, hingga jaringan pelaksana di berbagai daerah.
Sejumlah pengamat hukum dan antikorupsi pun menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada tiga tersangka. Mereka mendorong Kejaksaan Agung menelusuri seluruh alur pengambilan keputusan, pihak penerima manfaat, serta jaringan yayasan dan perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
Dengan nilai proyek yang sangat besar dan cakupan pelaksanaan berskala nasional, publik kini menunggu sejauh mana keberanian aparat penegak hukum mengungkap seluruh pihak yang diduga ikut menikmati atau berperan dalam praktik korupsi Program Makan Bergizi Gratis.
