V News

Janjikan 500 Juta Tiap RW, Forkim Nilai Cawawalkot Bekasi Sholihin Hanya Omong Kosong dan Bulan Politik Saja

314
×

Janjikan 500 Juta Tiap RW, Forkim Nilai Cawawalkot Bekasi Sholihin Hanya Omong Kosong dan Bulan Politik Saja

Sebarkan artikel ini
Solihin Ketua PPP Kota Bekasi, Bakal Calon Wakil Wali Kota Bekasi

Venomena.id – Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) menilai gagasan dana hibah Rp 500 juta untuk tiap RW yang ada di Kota Bekasi dari bakal calon Wakil Wali Kota Sholihin hanya omong kosong.

Menurut Ketua Forkim Mulyadi, harusnya itu disuarakan Sholihin ketika dia menjabat belasan tahun sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, tapi hal itu sama sekali tidak pernah disuarakan Sholihin.

“Kenapa ketika dia (Sholihin) menjabat anggota DPRD Kota Bekasi tidak pernah bersuara mengusulkan atau memperjuangkan dana hibah diberikan Rp 500 juta ke setiap RW yang ada di Kota Bekasi?, kenapa baru sekarang?,” kata Mulyadi, dalam keterangannya yang dikutip, Senin 26 Agustus 2024.

Baja juga:  Dua Ormas di Depok Bentrok, Dipicu Motor Ditarik Leasing

Mulyadi mengatakan, janji politik dan keputusan yang diambil menandai antara ambisi politik dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, sementara yang wajib saja belum terpenuhi malah menawarkan janji-janji politik baru.

Mulyadi menegaskan, pasangan Heri Koswara (PKS) dan Sholihin (PPP) puluhan tahun menjabat anggota DPRD, peran aktif dan sikap kritis keduanya tidak terlihat apalagi mau melaksanakan janji-janji politik di Pilkada 2024.

“Beberapa persoalan di Kota Bekasi seperti nasib pegawai PHL yang 6 bulan belum dibayar, penggusuran rumah di Pekayon belum diberikan haknya tidak terlihat batang hidung Heri Koswara dan Sholihin dalam memperjuangkan nasib masyarakat Kota Bekasi,” tegas Mulyadi.

Baja juga:  1 Orang Terluka Bakar di Kebakaran Lapak Pemulung TPST Bantargebang

Lanjut Mulyadi, bahwa janji-janji manis politik sering kali tidak sesuai dengan realitas keputusan yang diambil oleh para pemimpin. Ia menambahkan, bahwa kebijakan politik seringkali dibatasi oleh ambisi dalam APBD.

“Masyarakat tidak butuh visioner bualan paslon kepala daerah karena selalu ada jarak antara apa yang dijanjikan dan apa yang diputuskan,” ujar dia.

Dalam konteks ini, Mulyadi menyatakan, bahwa sejak awal telah ada peringatan terkait hitungan yang dianggapnya tidak masuk akal dalam janji politik.

“Kebijakan politik sering kali diukur dari ambisi yang terkandung dalam APBD menyoroti ketidaksesuaian antara janji kampanye dan realitas keuangan daerah,” tandas Mulyadi.

(rdk/rdk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *