Venomena.id – Pemerintah Kota Bekasi mulai mengandalkan platform digital untuk menggalang dukungan dunia usaha bagi pembangunan daerah. Melalui Bekasi Investment Gathering (BIG) 2026, Pemkot Bekasi mencatat komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp1,75 miliar.
Komitmen tersebut dihimpun melalui SI-BALAI KEREN, platform yang dikembangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi untuk membuka peluang kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha. Kegiatan BIG 2026 berlangsung di Pakuwon Mall Bekasi, Minggu (18/10).
Melalui platform tersebut, perusahaan dapat melihat daftar kebutuhan pembangunan yang memerlukan dukungan, kemudian memilih program sesuai kemampuan dan bidang usahanya. Skema ini diharapkan membuat penyaluran CSR lebih terarah, sekaligus membuka ruang partisipasi dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sejumlah program yang mendapat komitmen dukungan antara lain pembangunan gapura di kawasan yang direncanakan menjadi Pecinan, penataan taman di kawasan Cut Mutia, pengadaan gerobak sampah dan kursi roda, serta pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Meski demikian, komitmen senilai Rp1,75 miliar tersebut perlu dibedakan dari dana yang telah direalisasikan. Nilai komitmen belum otomatis menunjukkan seluruh program telah selesai dikerjakan atau fasilitasnya sudah dinikmati masyarakat. Transparansi mengenai nilai kontribusi, status pelaksanaan, serta hasil akhir setiap program menjadi penting agar kolaborasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pemerintah ingin membangun hubungan yang lebih aktif dan transparan dengan dunia usaha. Menurutnya, pemerintah tidak hanya bertugas memberikan kemudahan perizinan, tetapi juga perlu membuka kesempatan bagi perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian berusaha, serta membangun kepercayaan dan kemitraan yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha,” ujar Tri.
Ia menilai, kolaborasi tersebut semakin penting di tengah pertumbuhan investasi di Kota Bekasi. Berdasarkan data yang disampaikan dalam BIG 2026, realisasi investasi pada Triwulan I dan II 2026 mencapai Rp9,7 triliun atau sekitar 81 persen dari target yang ditetapkan.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa kepercayaan investor terhadap Kota Bekasi terus tumbuh. Potensi ini harus kita jaga dan terus kita tingkatkan,” katanya.
Bagi Pemkot Bekasi, pertumbuhan investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, SI-BALAI KEREN dirancang sebagai sarana untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dunia usaha.
Kepala DPMPTSP Kota Bekasi Priadi Santoso mengatakan, platform tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi mengenai layanan perizinan, kebutuhan investasi, dan peluang kemitraan dengan pemerintah daerah.
Melalui mekanisme yang tersedia, perusahaan dapat mengetahui program pembangunan yang masih membutuhkan dukungan, termasuk kegiatan yang telah memiliki anggaran tetapi masih memerlukan tambahan pembiayaan untuk memenuhi seluruh kebutuhan.
“Dengan sistem ini, kami ingin kontribusi dunia usaha dapat lebih tepat sasaran karena diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar ada di lapangan,” kata Priadi.
Ia menambahkan, program sayembara atau penawaran dukungan melalui SI-BALAI KEREN akan diperbarui secara berkala. Dengan demikian, perusahaan yang belum berpartisipasi masih memiliki kesempatan untuk memilih program yang ingin didukung.
“Kami ingin Pemerintah Kota Bekasi tidak hanya hadir ketika pelaku usaha membutuhkan perizinan, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam mendukung pengembangan usaha dan peningkatan investasi,” ujarnya.
Namun, keberhasilan platform tersebut tidak cukup diukur dari besarnya nilai komitmen yang terkumpul. Keterbukaan informasi mengenai perusahaan pemberi dukungan, besaran kontribusi, progres pekerjaan, hingga manfaat yang dihasilkan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik. Mekanisme pemilihan program dan pencantuman identitas perusahaan pada fasilitas yang dibangun juga perlu dijalankan sesuai ketentuan serta kesepakatan yang berlaku.
Selain mendorong kemudahan berusaha, Pemkot Bekasi mengingatkan pelaku usaha agar memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pelaporan tersebut menjadi instrumen untuk memantau perkembangan kegiatan usaha sekaligus mengukur realisasi investasi di daerah.
Dalam BIG 2026, Pemkot Bekasi turut memberikan penghargaan kepada perusahaan dan pelaku usaha yang dinilai berkontribusi terhadap pembangunan. Penilaian mencakup kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berusaha, ketertiban pelaporan LKPM, kerja sama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta partisipasi dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap dunia usaha yang turut mendukung pembangunan daerah. Tri berharap, langkah tersebut dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk menjalankan kewajiban usaha sekaligus memperluas kontribusi sosialnya.
“Investasi yang berkualitas hendaknya tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat,” kata Tri.
Ke depan, tantangan Pemkot Bekasi bukan sekadar meningkatkan nilai investasi maupun mengumpulkan komitmen CSR, melainkan memastikan setiap dukungan benar-benar diwujudkan menjadi fasilitas dan program yang bermanfaat. Melalui BIG 2026 dan SI-BALAI KEREN, pemerintah diharapkan mampu membangun pola kemitraan yang terbuka, terukur, dan dapat diawasi masyarakat.
Dengan begitu, capaian Rp1,75 miliar tidak berhenti sebagai angka dalam kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal dari pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan warga Kota Bekasi.
